NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.

Persyaratan

KTP-el Baru (pertama kali / pemula):

• Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan

• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

• Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

• Bagi pemohon yang belum pernah melakukan perekaman biometrik

KTP-el Hilang:

• Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan

• Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

KTP-el Rusak:

• Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan

• KTP-el lama yang rusak

• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Keterangan:

1.   Pemohon datang ke loket pelayanan Kecamatan Kalitengah membawa berkas persyaratan

2.   Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas

a.   Jika berkas tidak lengkap → berkas dikembalikan untuk dilengkapi

b.   Jika berkas lengkap → petugas melakukan verifikasi data di sistem SIAK

2.   Petugas mengidentifikasi jenis permohonan:

3.   Untuk KTP-el Hilang, Perubahan, atau Rusak → petugas langsung memproses dan mengecek ketersediaan blanko

4.   Untuk KTP-el Baru → petugas melakukan perekaman biometrik (foto, sidik jari, tanda tangan), kemudian menyimpan data dan menunggu status print ready record dari Disdukcapil sebelum dapat dicetak

5.   Petugas mengecek ketersediaan blanko KTP-el di kecamatan:

1.   Jika blanko tersedia → KTP-el langsung dicetak dan diserahkan kepada pemohon di Kecamatan

2.   Jika blanko tidak tersedia → pemohon diminta mencatat nomor WhatsApp PATEN Kecamatan Kalitengah dan menunggu konfirmasi dari petugas apabila blanko sudah tersedia dan KTP-el siap diambil

3.

Jangka Waktu Pelayanan

3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar

4.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

5.

Produk Pelayanan

KTP-el

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat Kalitengah Kabupaten Lamongan, Jl. Mahkota, No.01, Dibee, Kalitengah, Lamongan, 62255.

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

1.   Kotak Saran di depan Ruang PATEN Kecamatan Kalitengah

2.   Instagram : @kecamatan_kalitengah

3.   Website: kalitengah.lamongankab.go.id.

4.   Email : kalitengah@lamongankab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang berlaku

2.

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Komputer yang terhubung dengan sistem SIAK

2. Perangkat perekaman biometrik (kamera, alat perekam sidik jari, signature pad)

3. Printer dokumen

4. Blanko/formulir surat pengantar KTP-el

5. Buku register perekaman dan penerbitan surat pengantar KTP-el

6. Stempel kecamatan

7. Ruang tunggu yang nyaman

8. Loket/meja pelayanan

3.

Kompetensi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan

2. Mampu mengoperasikan sistem SIAK dan perangkat perekaman biometrik

3. Mampu memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan

4. Teliti dalam proses perekaman dan entry data kependudukan

4.

Pengawasan Internal

1.   Pengawasan dilakukan oleh Camat Kalitengah selaku pimpinan

2.   Monitoring berkala oleh Kasi Pelayanan Publik

3.   Pencatatan pada buku register sebagai bentuk akuntabilitas

5.

Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang petugas pelaksana

6.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan dengan petugas yang kompeten, ramah, dan profesional. Perekaman biometrik dan penerbitan surat pengantar KTP-el dilakukan dengan akurat sesuai data kependudukan yang berlaku. Apabila pelayanan tidak sesuai standar, pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada Camat Kalitengah.

7.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.   Data biometrik dan kependudukan pemohon dijaga kerahasiaannya

2.   Proses pelayanan bebas dari pungutan liar

3.   Dokumen hanya diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan

4. Sistem SIAK dan perangkat perekaman terproteksi dan hanya dapat diakses oleh petugas berwenang

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.   Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan

2.   Evaluasi meliputi ketepatan waktu pelayanan, akurasi data perekaman, dan kepuasan masyarakat

3.   Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan